9 Juta Tabung Gas Tak Ber-SNI Akan Ditarik

hari ini 9 juli 2010 9 Juta Tabung Gas Tak Ber-SNI Akan Ditarik 29 Juli 2010 JAKARTA (RP) - Pemerintah berencana menarik sembilan juta tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang telah beredar di masyarakat, namun tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Penarikan akan dilakukan saat pengisian ulang di depo gas PT Pertamina.  Menko Kesra Agung Laksono mengungkapkan hal itu usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/7). Pemerintah juga telah memerintahkan PT Pertamina untuk menahan distribusi tabung gas tak ber-SNI agar tidak kembali beredar di masyarakat. ‘’Yang tidak SNI itu yang ditarik,’’ kata Agung.  Agung mengatakan, penarikan dilakukan secara langsung melalui agen-agen Pertamina dan agen-agen elpiji swasta. ‘’Begitu diketahui ada yang bermasalah langsung diganti. Tabung elpiji ‘kan tiap pekan mereka harus bolak-balik (membeli, red). Jadi (konsumen, red) tidak perlu didatangi, mereka yang datang dan sekaligus mengisi gas dan disitu dicek,’’ katanya.  Agung menambahkan, tabung gas yang akan ditarik kebanyakan diimpor dari Australia dan Jepang. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak takut menggunakan tabung gas untuk memasak. Mantan Ketua DPR itu menambahkan, sosialisasi akan dilakukan langsung ke masyarakat atau door to door.  ‘’Langkah yang perlu dilakukan sekarang adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemasangan dan penggantian selang, regulator dan tidak boleh menggunakan alat penekan dengan improvisasi sendiri,’’ kata Agung.  Untuk memberikan masyarakat informasi yang lengkap, lanjut dia, pemerintah juga meminta kerjasama antara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dengan  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri dilibatkan karena mereka bisa berkoordinasi dengan para bupati/wali kota, hingga tingkat RT/RW. ‘’Jika hanya Pertamina sendiri, yang meski mengetahui secara teknis, tapi infrastrukturnya belum memungkinkan menjangkau sampai ke pelosok- pelosok,’’ ujarnya. Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh membantah jika pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penarikan tabung gas elpiji 3 kilogram itu. Menurut dia, yang terjadi justru disiplin pembidangan seperti kesepakatan dalam rapat di Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu. ‘’Tidak ada itu saling lempar tanggung jawab, justru kita menghormati tugas masing-masing,’’ tukasnya. Dari segi teknis, lanjut dia, yang berhak menyatakan kualitas tabung gas sesuai spesifikasi atau tidak adalah Kementerian Perindustrian. Sementara yang berhak menarik tabung gas yang tidak sesuai spesifikasi adalah Kementerian Perdagangan. ‘’Kalau soal peredaran dan penarikan tabung pasti Perdagangan, tentunya nanti dibantu Kepolisian,’’ lanjutnya. Menurut dia, tabung gas yang sudah masuk ke pasar memang harus diawasi oleh pemerintah. Sementara, Pertamina bisa membantu pemeriksaan kualitas ketika tabung-tabung itu sedang diisi. ‘’Ketika Pertamina melakukan pengisian ulang dan ketemu tabung yang offspec (di luar spesifikasi, red) entah karena kondisi asli fisik tabung atau karena rusak, ya dimasukin ke gudang saja,’’ terangnya. Koordinator Divisi Gas Domestik Pertamina, Kusnandar, menolak jika penarikan tabung itu menjadi tugas Pertamina, sebab wewenang itu ada di tangan pemerintah. Tugas Pertamina hanya menyukseskan program konversi dari minyak tanah ke elpiji. ‘’Mengenai mekanisme penarikannya tanya ke pemerintah, tapi kami siap membantu memberikan data siapa saja yang telah terima paket itu,’’ ujarnya. Menurut Kusnandar, sejak ada kejadian ledakan tabung gas elpiji penyaluran paket elpiji menjadi tersendat. Hingga pertengahan tahun ini, Pertamina baru berhasil menyalurkan 13,46 persen dari target 9,395 juta paket elpiji pada tahun ini. ‘’Hingga akhir Juni kemarin baru 1,26 juta paket yang tersalurkan, itu 13,46 persen dari total target 2010,’’ ungkapnya. Sejak empat tahun lalu, Pertamina telah membagikan secara gratis paket elpiji yang berisi satu unit kompor, satu tabung 3 kilogram, slang dan regulator. Tahun 2007, Pertamina membagikan 3.975.789 paket, 2008 sebanyak 15.037.539 paket dan 2009 sebanyak 23.044.211 paket. Tahun ini, Pertamina menargetkan bisa menyalurkan 9.395.000 paket. ‘’Kami yakin tercapai meski tinggal setengah tahun lagi,’’ jelasnya.  Mendagri Gamawan Fauzi mengaku siap untuk menyosialisasikan penggunaan dan perawatan tabung gas 3 kilogram. Pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran untuk program tersebut.  “Nanti diedarkan supaya didukung oleh para gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Gamawan di Kantor Presiden, Rabu (28/7). Selain meminta kepala daerah membantu PT Pertamina dalam melakukan sosialisasi, Kemendagri juga akan melibatkan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Gamawan berpendapat, kemampuan PKK cukup besar dalam membantu sosialisasi. “PKK itu berjumlah sekitar 70 ribu desa,” kata Gamawan.(sof/wir/jpnn/muh)

sumber koran riaupos